Rusuh Pilkada Bangkalan

20 Dec

Sejak Jumat pekan lalu, ratusan massa berkumpul di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Bangkalan, Madura. Angkara murka terpancar dari sorot mata mereka. Teriakan memancing amarah saling bersahutan. Mereka seperti pasukan siap tempur di medan laga. Polisi pun mereka tantang. Situasinya bak ingin melawan penjajah pada perang kemerdekaan. Seakan hanya ada satu tekad, ‘hidup atau mati’.

Mereka adalah massa pendukung calon bupati Bangkalan nomor urut satu Imam Buchori – Zaenal Alim. Mereka marah lantaran KPUD Bangkalan mencoret nama jagoan mereka dalam memperebutkan kursi bupati tanpa memberitahu terlebih dulu. Hal itu terjadi saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah tinggal beberapa hari lagi, yakni pada Rabu mendatang. Sontak mereka berang. Massa bahkan mengancam akan menutup akses masuk Kota Bangkalan, menutup Pelabuhan Kamal, serta memblokir Jembatan Suramadu.

Pada awalnya, ada tiga pasangan calon bakal mengikuti Pilkada Bangkalan akhir tahun ini. Mereka adalah duet nomor urut satu Imam Buchori – Zaenal Alim, nomor urut dua Mohammad Nizar – R.H. Zulkifli, serta pasangan nomor tiga Muhamad Makmun Ibnu Muad – H. Mondir.

Namun, menjelang pelaksanaan Pilkada, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memenangkan gugatan salah satu partai pengusung salah satu calon bupati. Sesuai amar putusan pengadilan, KPUD Bangkalan mencoret nama Imam Buchori – Zaenal Alim dari daftar peserta Pilkada Bangkalan. Hal itulah yang memicu amarah massa pendukung Imam – Zaenal. Mereka mengamuk dan menduduki kantor KPUD Bangkalan sejak Jumat lalu. Mereka menumpahkan kekesalan dengan merusak fasilitas umum, merobohkan tiang listrik, menghancurkan pot tanaman di trotoar. Keadaan kota pun mencekam. Tuntutannya cuma satu, duet Imam Buchori-Zaenal Alim tidak boleh dicoret dari peserta pilkada.

Massa pro Imam Buchori – Zaenal Alim makin berang setelah tahu surat suara tetap didistribusikan tanpa mencantumkan nama duet jagoan mereka. Surat suara pun harus diantar menggunakan kendaraan taktis polisi. Massa bahkan berani menghadang iring-iringan polisi itu dan melempari mereka dengan batu. Bentrok tidak terhindarkan.

Mengenai kisruh pilkada Bangkalan, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, Ganjar Pranowo, angkat bicara. Menurut dia, pangkal kemelut itu lantaran KPUD Bangkalan tidak bersikap terbuka soal pencoretan Imam Buchori-Zaenal Alim. Padahal, prinsip transparansi selama pelaksanaan pilkada sudah diatur pemerintah. Sehingga, menurut dia, sebenarnya bentrokan bisa dihindari jika penyelenggara pemilu berpedoman pada asas keterbukaan.

“Soal pendaftaran calon ditolak, memang kalau itu kondisinya (tidak memenuhi persyaratan), KPU harus menyampaikan ke peserta. Yang jelas, KPU harus transparan. Aturan itu sudah diatur di KPU dan undang-undang pemerintahan daerah” kata Ganjar saat dihubungi, Senin (10/12).

Tentu peristiwa kerusuhan di Bangkalan itu menambah panjang daftar konflik menjelang, saat, atau usai pilkada. Mestinya pemerintah tanggap dengan hal ini. Peraturan yang dibuat seakan tidak mampu meredam gejolak di daerah saat keran demokrasi mulai dibuka dan diterapkan. Tentu ini bukanlah pertanda baik. Seluruh lembaga yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, entah itu KPUD atau Panitia Pengawas, mestinya jeli dalam melihat situasi dan kondisi. Jangan lagi hal-hal kecil malah justru menjadi pemicu konflik berkepanjangan sampai menimbulkan dendam kesumat. Keterbukaan dan pengawasan melekat harus dijunjung tinggi sebagai salah satu prinsip profesionalisme lembaga.

Soal sengketa dalam pilkada, tentu tidak harus diselesaikan dengan otot. Masih banyak cara bisa ditempuh buat menengahi konflik. Mereka yang berselisih masih bisa mengadu ke lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi. Tidak harus saling mengerahkan massa berujung bentrok.

Memang tidak bisa dipungkiri, tingkat gesekan dalam kompetisi politik sangat tinggi. Biaya dikeluarkan pun tidak sedikit. Saling curiga dan intip kekuatan jamak dilakukan. Praktik kotor seperti politik uang? hampir pasti terjadi. Apalagi, masyarakat Indonesia agaknya belum fasih menghadapi demokrasi terbuka seperti saat ini, setelah lebih dari tiga dekade dikungkung rezim diktator Orde Baru. Wajar memang jika masyarakat sipil mengalami semacam “jet lag” dalam berpolitik.

Namun, dengan segala kekurangan itu, jangan sampai nantinya saban pilkada digelar darah masyarakat harus tertumpah. Para politikus dan partai politik juga tidak boleh menggunakan masyarakat hanya demi memuaskan hasrat politik tanpa mempedulikan hak-hak dan timbal balik bagi mereka. Kalau sudah seperti itu, artinya hanya menjalankan demokrasi gelap mata.

Pemerintah dan masyarakat juga mestinya bekerjasama buat meningkatkan kedewasaan berpolitik. Jangan melulu pilkada jadi ajang bentrok dan adu kuat. Warga juga mesti mengikis fanatisme berlebihan dalam berpolitik. Hal itu diperlukan demi menjaga suasana dan keadaan yang tenang. Karena jika menginginkan situasi konflik terus berkecamuk, kita juga sebagai warga sipil yang rugi. Jangan sampai kita ada dalam kondisi “kalah jadi abu, menang jadi arang.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: