PLURALISME DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

20 Dec

1. TINJAUAN UMUM
Tahun 1950 , Pemerintah membentuk panitia yang mengusulkan Rancangan UU Perkawinan yang bersifat umum tanpa membedakan golongan, agama dan suku bangsa
Tahun 1954, panitia menyampaikan Rancangan UU Perkawinan Islam kepada Menteri Agama, Tahun 1957 Rancangan tersebut disampaikan pada sidang kabinet namun berakhir tanpa penyelesaian.
Tahun 1966, MPRS dalam Ketetapannya Nomor XXVII/MPRS/1966 menegaskan bahwa perlu segera diadakan UU Perkawinan.
22 Mei 1967, Pemerintah menyampaikan rancangan UU Tentang pernikahan umat islam kepada DPR, 7 September 1968 diusulkan Rancangan UU Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan tak kunjung selesai .
31 Juli 1973 Surat Nomor R-02/PU/VII/1973, Presiden RI menyampaikan Rancangan UU Tentang Perkawinan kepada DPR dan menarik kembali Rancangan UU Tentang Peraturan Perkawinan Umat Islam dan Rancangan UU Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan.
22 Desember 1973 ,DPR dalam Rapat Pleno Terbuka menerima Rancangan UU tersebut untuk disahkan sebagai UU dan pada 2 Januari 1974 dengan Lembaran Negara 1974 Nomor 1 diundangkan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang.
Macam-macam perakwinan:
1. Perkawinan adat
2. Perkawinan dalam masyarakat yang bersistem Patrilineal
3. Perkawinan dalam masyarakat yang bersistem matrilineal
4. Perkawinan dalam masyarakat yang bersistem Parental
5. Perkawinan menurut Hukum Islam
6. Perkawinan Kristen
7. Perkawinan menurut BW
8. Perkawinan menurut UU 1/1974

2. ASAS MONOGAMI
Asas monogami dalam perundang-undangan tidaklah seketat seperti yg terdapat dalam ketentuan pasal 27 B.W. Dalam keadaan darurat UU No 1/1974 mengizinkan seseorang untuk berpoligami.
Ketatnya izin berpoligami dapat menimbulkan akibatakibat yang tidak diharapkan karena akan diancam dengan pidana penjara max. 5 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 279 KUHP.
Dengan syarat-syarat ancaman pidana yang cukup berat diharapkan prosentase poligami di kemudian hari menurun.

3. PERJANJIAN KAWIN
Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang dibuat calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat terhadap harta kekayaan mereka
Bentuk perjanjian kawin, menurut BW harus dibuat dengan akta notaris (pasal 147 BW), namun bentuknya tidak harus dibuat secara notaris asalkan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan
Mengenai kecakapan untuk membuat perjanjian kawin ialah apabila mereka telah mencapai usia 18 tahun
Menurut UU 1/1974, isi perjanjian kawin dimungkinkan untuk dirubah selama perkawinan berlangsung, hal mana tidak mungkin terjadi menurut ketentuan BW dahulu
Hutang-hutang pribadi dan hutang-hutang rumah tangga yang dibuat sebelum maupun sepanjang perkawinan oleh masing-masing suami atau istri dapat dibayar dari harta bersama dan akhirnya diikul oleh masing-masing suami istri untuk setengah bagian

4. BATALNYA PERKAWINAN
Dalam BW pasal 85 berlaku asas pokok bahwa tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum; “pernyataan batal” suatu perkawinan yang bertentangan dengan UU disyaratkan adanya keputusan pengadilan; keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal-hal yang diatur oleh UU dan atas gugatan orang-orang yang dinyatakan berwenang itu.
Dalam pasal 22 UU no 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

LARANGAN PERKAWINAN YANG TIDAK BOLEH DILANGGAR:
Adanya hubungan keluarga yang dekat
Derajat calon suami adalah lebih rendah dari calon istri
Seorang wanita nikah lagi dalam masa tunggu
Seorang wanita yang masih dalam keadaan kawin, kawin lagi dengan pria lain
Seorang suami yang beristrikan empat orang kawin lagi dengan istri yang kelima

ALASAN-ALASAN UNTUK MENUNTUT BATALNYA PERKAWINAN:
Adanya perkawinan rangkap
Tiadanya kata sepakat pihak-pihak atau salah satu pihak (pasal 87 jo pasal 28 BW)
Tiadanya kecakapan untuk memberikan kesepakatan, karena berada di bawah pengampuan yang disebabkancacat daya pikirnya
Belum mencapai usia untuk kawin yang disyaratkan oleh undang-undang
Sanak keluarga sedarah atau semenda dalam derajat yang dilarang (pasal 90 yis 30, 31 BW)
Perkawinan antara mereka yang melakukan “overspel” (pasal 32 BW)
Perkawinan yang dilakukan dalam satu tahun antara orang-orang yang satu sama lain sebelumnya telah kawin
Tiadanya izin yang disyaratkan oleh pasal 35, 36, 452 ayat 2 BW
Ketidakwenangan pejabat catatan sipil yang melangsungkan perkawina, jumlah saksi yang tidak cukup atau saksi-saksinya tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (pasal 92 BW)
Perkawinan dilangsungkan, walaupun ada pencegahan perkawinan yang belum dicabut

ORANG-ORANG YANG BERHAK MENUNTUT BATALNYA PERKAWINAN:
Dalam perkawinan rangkap (Pasal 86 yo pasal 27 BW) yang berhak menuntut kebatalan ialah:
a. suami atau istri dari perkawinan pertama
b. suami atau istri dari perkawinan kedua
c. sanak keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas
d. mereka yang berkepentingan(kecuali batasan-batasan yang diberikan oleh pasal 93 BW)
e. kejaksaan
Tiadanya kata sepakat yang bebas dari kedua belah pihak
Tiadanya kecakapan untuk memberikan kesepakatannya karena berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh ketidakmampuan daya pikirnya
Kedua suami istri atau salah satu dari mereka belum mencapai umur yang disyaratkan oleh UU
Sanak keluarga sodara atau semenda dalam derajat yang dilarang
Perkawinan antara mereka yang melakukan
Orang-orang yang perkawinannya telah bubar karena perceraian, tidak dapat kawin untuk kedua kalinya sebelum lewat satu tahun perceraian
Tiada izin yang disyaratkan oleh pasal 35, 36, 452 ayat 2 BW
Ketidakwenengan dari pejabat catatan sipil
Perkawinan dilangsungkan walaupun ada pencegahan

PENGADILAN YANG BERWENANG MEMERIKSAS DAN MEMUTUS PERKARA-PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN:
Menurut pasal 1 huruf b PP 9/1975 disebutkan bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa atau memutuskan perkara-perkara pembatal perkawinan adalah pengadilan agama bagi yang beragama islam dan pengadilan negeri bagi yang lainnya .

AKIBAT-AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN:
Perkawinan dinyatakan batal oleh pengadilan akan tetapi tidak mempunyai akibat-akibat hukum sama sekali, dan harus dianggap bahwa tidak ada perkawinan baik terhadap suami dan istri maupun terhadap anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan terhadap pihak ketiga.

5. PERKAWINAN CAMPURAN
Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang asing yang berlainan kewarganegaraannya dan berbeda hukumnya.
Pandangan beberapa agama terhadap perkawinan antar agama pada umumnya tidak dapat diterima, kecuali agama islam yang mengizinkan seorang pria islam mengawini wanita bukan islam.
Pihak-pihak yang melakukan perkawinan campuran diwajibkan memenuhi syaratsyarat baik materiil maupun formil, masing-masing menurut hukumnya sendiri-sendiri.
Upaya perkawinan campuran secara yuridis, terbukalah jalan dengan melalui pemilihan hukum (rechtkeuze) bagi kedua belah pihak untuk memilih hukum lain daripada hukum agama yang dianutnya dengan menggunakan Keputusan Menteri dalam neger Nomor 221A tahun 1975 Tentang Pencacatan Perkawinan dan Perceraian dalam catatan sipil.
Akibat perkawian campuran terhadap istri ialah istri harus mengikuti status hukum suami, sedangkan terhadap anak memperoleh kedudukan hukum publik dan hukum privat ayahnya.

6. KEDUDUKAN ANAK

Anak sah:
Anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat suatu perkawinan.
Anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang kawin oleh seorang yang bukan pembenih anak tersebut disebut anak sah pula.
Termasuk anak sah ialah anak-anak adoptif.

Anak luar kawin:
Anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah.
Asal-usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah.
Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1 UU 1/1974)

Pengangkatan anak:
Pengangkatan anak adalah mengambil seorang anak yang bukan keturunan suami istri untuk dipelihara sebagai anak sendiri.
Dengan pengangkatan anak tewrsebut maka putuslah hubungan keluarga antara anak tersebut dengan keluarga kandungnya.
Antara suami istri yang ingin mengangkat anak, harus ada kata sepakat.
Adopsi hanya boleh diajukan suami istri yang masih dalam perkawinan.

7. PUTUSNYA PERKAWINAN
Pengaruh agama-agama besar
Karena kematian
Karena perceraian
Prosedur penjatuhan talak
Permasalahan yang timbul
Karena putusan pengadilan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: