HUKUM PERDATA

18 Dec

Hukum Perdata ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan (kebutuhan)nya. Hukum perdata di Indonesia diberlakukan bagi :
a. untuk golongan bangsa Indonesi asli berlaku hukum adat yaitu hukum yang sejak dulu tetap berlaku dikalangan rakyat yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup di dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala soal dalam kehidupan masyarakat.
b. untuk golongan warga negara bukan asli yang berasal dari Eropa berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Hukum Perdata material yang ketentuan-ketentuannya mengatur tentang kepentingan perseorangan terdiri dari :
1. Hukum pribadi (personenrecht) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dan kedudukannya dalam hukum. Hukum pribadi ini ditimbulkan sebagai akibat:
a. adanya suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan tertentu, atas dasar tindakan yang dilakukan bersama
b. adanya tujuan ideal yang perlu dicapai tanpa selalu tergantung kepada pribadi secara perorangan.

2. Hukum keluarga (Familierecht) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan lahir batin antara dua orang yang berlainan kelamin (dalam perkawinan) dan akibat hukumnya. Secara luas hukum keluarga mencakup hal-hal sebagai berikut.
a. keturunan
b. kekuasaan orang tua
c. perwalian : seorang anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun atau belum pernah menikah, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
d. pendewasaan : seseorang yang belum mencapai usia dewasa dipersamakan kedudukan hukumnya dengan seseorang yang telah dewasa. Misalnya dalam hal mengurus perusahaan.
e. pengampuan : seseorang yang telah dewasa dan sakit ingatan, menurut undang-undang harus diletakkan dibawah pengampuan. Yang berhak meminta seseorang dibawah pengampuan, karena gila :
1. setiap anggota keluarga
2. suami atau istri
3. jaksa, kalau orang tersebut dapat membahayakan umum
Demikian juga bagi seseorang yang terlalu mengabaikan harta bendanya, sebab kurang mampu mengurus kepentingan dirinya. Yang berhak meminta pengampuan bagi orang yang keborosan ialah:
1. anggota keluarga yang sangat dekat
2. suami atau istri
f. perkawinan : pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

3. Hukum kekayaan (vermogensrecht) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak perolehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang. Hukum kekayaan mencakup hal-hal sebagai berikut.
a. Hukum benda
Hukum benda adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hal yang diartikan dengan benda dan hak-hak yang melekat diatasnya.
Undang-undang membagi benda dalam beberapa macam:
1. benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti
2. benda yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan
3. benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi
4. benda yang bergerak dan tidak bergerak
b. Hukum perikatan
Hukum perikatan ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan.
4. Hukum waris (erfrecht) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang cara pemindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada yang berhak memiliki selanjutnya.
Hukum waris wasiat mengatur bagaimana cara membuat wasiat bagi seseorang sebelum meninggal dunia dan akibat-akibat hukum dari pembuatan wasiat itu. Ada empat jenis wasiat :
a. wasiat umum
b. wasiat olographie
c. wasiat rahasia
d. codisil
Hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan :
a. sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan bagi para ahli waris yang mewaris secara perseorangan.
b. sistem kewarisan kolektif, paraahli waris secara kolektif mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris.
c. sistem kewarisan mayorat
Adapun sistematika yang dipakai oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu terbagi dalam empat macam bagian buku yaitu:

Buku I : Perihal orang
Buku II : Perihal benda
Buku III : Perihal perikatan
Buku IV : Perihal pembukti dan kadaluwarsa

Penempatan ketentuan-ketentuan hukum perdata material di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sebagai berikut.
1. hukum pribadi diatur di dalam Buku I Bab 1-3 dan Buku III Bab 9
2. hukum keluarga diatur di dalam Buku I Bab 4-18
3. hukum kekayaan diatur di dalam Buku II Bab 1-2, Bab 19-21, dan Buku III
4. hukum waris diatur di dalam Buku II Bab 12-18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: